PERIKANAN LAUT ARAFURA

A.    Persoalan  

Guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP–NRI 718, Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 18 Februari 2014 telah menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP–NRI 718 dan dokumen Reancana Aksi Nasional yang merupakan bagian penting RPP serta  akan menjadi acuan pengelolaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah pengelolaan perikanan tangkap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penyusunan yang berpedoman pada alat penilaian Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)  setidaknya telah berhasil mengelompokan isu prioritas menjadi 3 (tiga) bagian penting sebagai berikut:

a)    Sumberdaya ikan dan lingkungan:

        1)  Degradasi stok sumberdaya udang dan ikan demersal

        2)   Tingkat pemanfaatan udang diduga fully exploited

        3)   Keberlangsungan usaha penangkapan udang dan ikan demersal

        4)    Tingkat pemanfaatan ikan demersal diduga over-exploited

        5)    CPUE cenderung menurun setiap tahun

b)    Sosial Ekonomi:

       1)    Awak kapal berukuran 30 GT ke atas  didominasi oleh tenaga kerja/ABK asing

     2) Akurasi data armada penangkapan ikan SIPI Provinsi, Kab/Kota dan 5 GT ke bawah yang beroperasi di WPP NRI 718

     3) Akurasi data jumlah nelayan Indonesia yang beroperasi di WPP NRI 718 yang memanfaatkan udang dan kakap merah

       4)     Partisipsi pemangku kepentingan

5)            Kemiskinan nelayan

c)    Isu Tata Kelola:

       1)    Illegal fishing: penangkapan ikan tanpa ijin

    2) Unreported fishing:transhipment di laut, pendaratan ikan di luar pelabuhan perikanan, dugaan pengangkutan ikan dari fishing ground langsung ke luar negeri

       3)      Lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum

      4) Belum adanya kebijakan pembatasan jumlah kapal dan jumlah tangkap di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota

       5)            Pengumpulan data hasil tangkapan/perikanan

Isu prioritas tersebut di atas kalau kita cermati saling berhubungan. Dengan analisis konektivitas sederhana dapat dijelaskan bahwa degradasi stok sumberdaya udang dan ikan demersal diakibatkan oleh isu lemahnya tata kelola dan sosial ekonomi yang perlu kita benahi dengan langkah-langkah pengelolaan yang tepat. Indikasi penurunan CPUE dimungkinkan terjadi akibat dari:

       1) Kelebihan upaya tangkap (fishing effort) oleh kapal berijin SIPI Pusat dan Daerah di WPP NRI 718.

      2) Kelebihan upaya tangkap (fishing effort) oleh kapal tanpa SIPI dan/atau kapal berijin yang melakukan cara penangkapan ikan tidak bertanggung jawab misalnya dengan sistem operasi pair trawl.

Dalam hal ini Pemerintah harus berhati-hati dalam memilih solusi alternatif langkah-langkah pengelolaan terhadap usaha penangkapan di WPP NRI 718, khususnya yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diantaranya sebagai berikut:

       1)  Mengurangi jumlah hari operasi penangkapan setara jumlah hari operasi optimal (melalui mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar/SPB) untuk armada pukat udang, pukat ikan, dan pancing prawai dasar ijin Pusat di WPP NRI 718.

     2) Menerapkan kebijakan penutupan musim penangkapan udang bagi kapal ijin Pusat di WPP NRI 718 melalui mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

     3) Mengurangi cara penangkapan ikan tidak bertanggung jawab seperti sistem operasi pair trawl dan lainnya dengan menempatkan observer on board dan merevitalisasi tugasnya dalam pendampingan pengisian log book dan memantau Bycatch Reduction Device (BRD).

        4)   Meningkatkan verifikasi dokumen persyaratan dalam penerbitan SIPI untuk alat tangkap pukat udang, pukat ikan, dan pancing rawai dasar di WPP NRI 718.

      5) Membuat daftar hitam (black list) sistem perizinan bagi kapal penangkap ikan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap dari Pengadilan Perikanan, terbukti melakukan tindakan IUU fishing dan direkomendasikan terlebih dahulu oleh Dirjen PSDKP.

        6)  Mengendalikan usaha penangkapan ikan (input control) dengan mengembangkan sistem database perijinan kapal perikanan Pusat dan Daerah khususnya untuk WPP NRI 718.

      7) Tidak menerbitkan atau memperpanjang SIPI untuk kapal yang diawaki oleh orang asing.

       8)  Tidak menerbitkan SIPI baru untuk alat tangkap pukat udang, pukat ikan, dan pancing rawai dasar di WPP NRI 718 sampai dengan jangka waktu tertentu.

       9) Memperbaharui data potensi dan JTB (output control) sesuai perkembangan terkini khususnya di WPP NRI 718.

        10)         Merelokasi kapal pukat ikan dari WPP NRI 718 ke WPP NRI 711.

      11)         Menaikan tarif Pungutan Hasil Perikanan dari 2,5% menjadi 5% khusus untuk kapal pukat ikan di WPP NRI 718.

B.   Praanggapan

Alternatif solusi di atas menurut hemat kami  dapat berdampak langsung terhadap ekonomi dan keberlangsungan usaha penangkapan udang dan ikan demersal di WPP NRI 718. Bagi Pemerintah menjaga keberlangsungan usaha menjadi hal yang sangat penting terutama seberapa jauh tingkat optimasi pemanfaatan sumberdaya udang dan demersal di WPP NRI-718 yang menguntungkan atau melebihi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha penangkapan ikan setiap tahunnya. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 6 bahwa prinsip pengelolaan perikanan adalah tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.

Situasi armada penangkapan ikan berdasarkan data statistik perikanan tangkap seperti Tabel 1. Dibawah ini.

Kategori dan ukuran	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 12-05
Total	555.581	590.317	590.314	596.184	587.641	568.390	581.845	616.690	11
Perahu Tanpa Motor	244.471	249.955	241.889	212.003	193.798	172.907	170.938	172.333	-29
Kapal Motor	311.110	340.362	348.425	384.181	393.843	395.483	410.907	444.357	43
Motor Tempel	165.314	185.983	185.509	229.335	236.632	231.333	225.786	245.819	48
< 5 GT	102.456	106.609	114.273	107.934	105.121	110.163	123.748	137.587	34
5 – 10 GT	26.841	29.899	30.617	29.936	32.214	31.460	35.877	37.694	42
10 – 20 GT	6.968	8.190	8.194	7.728	8.842	10.988	13.201	11.583	45
20 – 30 GT	4.553	5.037	5.345	5.200	7.403	7.264	8.022	7.611	51
30 – 50 GT	1.092	970	913	747	680	857	914	917	-5
50 – 100 GT	2.160	1.926	1.832	1.665	1.502	1.747	1.801	1.641	-24
100 – 200 GT	1.403	1.381	1.322	1.230	1.135	1.290	1.204	1.167	-17
≥ 200 GT	323	367	420	406	314	381	354	338	5

Bedasarkan data di atas terlihat jelas bahwa:

        1)         Fishing effort kapal berukuran kurang dari 10 GT pada tahun 2012 mengalami kenaikan hingga 42% dibandingkan tahun 2005.

        2)         Fishing effort kapal berukuran 10 – 30 GT pada tahun 2012 mengalami kenaikan hingga 51% dibandingkan tahun 2005.

         3)         Fishing effort kapal berukuran lebih dari 30 GT Up pada tahun 2012 mengalami penurunan hingga -24% dibandingkan tahun 2005.

Kapal perikanan berukuran 30 GT ke atas telah mengalami penurunan rata-rata 3 – 4% setiap tahunnya sejak tahun 2005. Keberlangsungan usaha penangkapan ikan di daerah penangkapan lepas pantai diindikasikan mengalami penurunan benefit ekonomi bahkan mendekati break event point (BEP) atau BCR=1.

No.	Alat Tangkap	rata-rata GT	CPUE (Ton/GT/Tahun)	hari laut)*	Biaya Per tahun (C)					Penerimaan (R)
					BBM (liter/tahun)*	Harga BBM per liter (Rp)*	Biaya BBM (Rp)	biaya lainnya (Rp)	Total	Harga Ikan Rp)*	Total	R/C rasio
1	Pukat Ikan ZEEI Arafura	294	1,97	225	529.200	9.000	4.762.800.000	1.587.600.000	6.350.400.000	18.000	10.425.240.000	1,64
2	Pukat Udang	157	0,2	240	226.080	9.000	2.034.720.000	678.240.000	2.712.960.000	90.000	2.826.000.000	1,04
3	Pancing Prawai Dasar (Bottom Long Line)	48	1,06	260	49.920	9.000	449.280.000	149.760.000	599.040.000	25.000	1.272.000.000	2,12
	Asumsi:
	a. Harga BBM pasar
	b. Hari laut : PI :45 hari per trip, PU:60 hari per trip, PD: 65 hari per trip
	c. Kebutuhan BBM: PI 8 ltr/GT/hari, PU: 6 ltr/GT/hari, PD: 4 ltr/GT/hari
	d. Harga ikan disesuaikan e. Biaya Lainya 1/3 dari biaya BBM / Tahun

Pengendalian usaha penangkapan ikan/fishing effort untuk kapal perikanan kurang dari 30 GT mendesak dilakukan dengan cara memulai membuat rintisan pengembangan sistem perijinan kapal perikanan Pusat dan Daerah.

Kapal perikanan kurang dari 30 GT secara umum beroperasi di kawasan pesisir yang merupakan daerah potensial perikanan (90%, FAO 1999) termasuk tempat pemijahan ikan (spawning ground) yang harus dikelola secara baik. Degradasi sumberdaya ikan di kawasan pesisir  oleh bottom trawl dan sejenisnya apabila tidak terkendali akan sangat merugikan usaha perikanan lepas pantai yang dilakukan oleh pemilik kapal berukuran 30 GT ke atas.

 Berdasarkan Laporan Kegiatan Kapal Penangkap Ikan (LKP-A) tahun 2013 kondisi usaha penangkapan ikan saat ini seperti Tabel 2 berikut:

Berdasarkan Tabel 2 di atas nilai CPUE Tahun 2013 menurut data LKP A, untuk pukat ikan sebesar 1,97, pukat udang sebesar 0,2 dan  pancing perawai dasar sebesar 1,06 ( data terlampir ).

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 2 di atas rasanya sangat sulit bagi para pelaku usaha khususnya pukat udang untuk menerima langkah-langkah pengelolaan tersebut di atas. Langkah-langkah pengelolaan dengan cara penutupan musim pada masa puncak udang memijah pada bulan bulan dan koordinat tertentu harus melalui konsultasi publik terlebih dahulu dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pukat Udang (HPPI).

Dengan RC rasio sebesar 1,04 dirasa sulit bagi para pelaku usaha pukat udang ijin pusat untuk menerima kebijakan pengurangan jumlah hari operasi dan penutupan musim (Open Close Session system).

C.  Fakta yang Mempengaruhi

Fakta yang terjadi adalah adanya penurunan jumlah kapal pukat udang yang beroperasi di WPP NRI 718 sebagaimana hasil analisis database perijinan kapal perikanan ijin pusat tahun 2004 sd 2013 seperti Tabel 3 di bawah ini.

No.	Alat tangkap	Jumlah kapal (unit)						% 13-08
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pukat Ikan ZEEI Arafura	318	320	342	356	443	433	36
2.	Pukat Udang	122	118	118	95	109	94	-23
3.	Pancing Prawai Dasar (Bottom Long Line)	168	188	165	153	135	131	-22

Penurunan jumlah kapal pukat udang sebesar – 23 % yang terjadi berdasarkan Tabel 3 di atas dipengaruhi oleh:

- fishing ground pukat udang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dioperasikan pada jalur penangkapan II (4-12 mil) dan III (12 mil up) dengan isobath -10 m, pada 130⁰BT ke arah Timur. Fishing ground ini telah  over eksploited oleh kapal-kapal pukat ikan eks lisensi asing.

- penangkapan ikan dengan cara yang tidak bertanggung jawab seperti: pair trawl, illegal transhipment, dan penyelundupan ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

-harga udang di pasar Jepang yang terpengaruh oleh pasokan udang hasil budidaya.

D.  Analisis

Berdasarkan praanggapan dan fakta di atas langkah-langkah pengelolaan terhadap usaha penangkapan udang di WPP NRI 718  yang terdiri dari 11 langkah dapat dijelaskan sebagai berikut:

       1)  Mengurangi jumlah hari operasi penangkapan setara jumlah hari operasi optimal (melalui mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar/SPB) untuk armada pukat udang, pukat ikan, dan pancing prawai dasar ijin Pusat di WPP NRI 718.

(catatan: kebijakan ini bagian dari input control dan sulit dilakukan karena usaha penangkapan ikan di Indonesia beresiko tinggi dan susah diprediksi)

     2) Menerapkan kebijakan penutupan musim penangkapan udang bagi kapal ijin Pusat di WPP NRI 718 melalui mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

(catatan: kebijakan ini bagian dari input control dan sulit dilakukan kecuali pada area tertentu dan bulan tertentu serta harus melalui konsultasi publik)

      3) Mengurangi cara penangkapan ikan tidak bertanggung jawab seperti sistem operasi pair trawl dan lainnya dengan menempatkan observer on board dan merevitalisasi tugasnya dalam pendampingan pengisian log book dan memantau Bycatch Reduction Device (BRD).

(catatan: penempatan observer on board bagi kapal pukat ikan eks asing agak sullit dan bisa efektif jika ada ABK Indonesia (tidak seluruhnya ABK asing)

        4)   Meningkatkan verifikasi dokumen persyaratan dalam penerbitan SIPI untuk alat tangkap pukat udang, pukat ikan, dan pancing rawai dasar di WPP NRI 718.

(catatan: dapat dilakukan MoU antara Ditjen Hubla dan DJPT dalam sharing informasi untuk memverifikasi dokumen persyaratan SIPI seperti tanda kebangsaan yang dibuktikan dengan surat laut atau pas kapal dan telah didaftarkan di Indonesia khususnya untuk kapal pukat ikan di WPP NRI 718 sekaligus mengurangi kemungkinan markdown GT)

      5)  Membuat daftar hitam (black list) sistem perizinan bagi kapal penangkap ikan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap dari Pengadilan Perikanan, terbukti melakukan tindakan IUU fishing dan direkomendasikan terlebih dahulu oleh Dirjen PSDKP.

(catatan: dapat dilakukan dengan membuat SOP black list sistem perijinan meniru publikasi IUU Vessel List pada RFMO, koordinasi dengan Ditjen PSDKP termasuk tindakan pencabutan ijin)

      6)      Mengendalikan usaha penangkapan ikan (input control) dengan mengembangkan sistem database perijinan kapal perikanan Pusat dan Daerah khususnya untuk WPP NRI 718.

(catatan: mendesak dilakukan pengembangan sistem perijinan kapal perikanan Pusat dan Daerah, agar tidak terkesan open akses dan ini prioritas utama dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan)

      7) Tidak menerbitkan atau memperpanjang SIPI untuk kapal yang diawaki oleh orang asing.

(catatan: penegakan UU Nomor 31 tahun 2004 yang sudah berjalan 10 tahun sebagai alasan untuk mengurangi input dan menindak tegas syahbandar yang menerbitkan SPB tanpa melihat ketentuan perundang-undangan)

        8)   Tidak menerbitkan SIPI baru untuk alat tangkap pukat udang, pukat ikan, dan pancing rawai dasar di WPP NRI 718 sampai dengan jangka waktu tertentu.

(catatan: perlu kesepakatan bersama Pusat dan daerah untuk tidak menerbitkan SIPI baru bisa dilakukan di FKPPS 2014 sampai dengan proses pendataan realisasi SIPI)

       9)Memperbaharui data potensi dan JTB (output control) sesuai perkembangan terkini khususnya di WPP NRI 718.

(catatan: proses sedang berlangsung)

        10)         Merelokasi kapal pukat ikan dari WPP NRI 718 ke WPP NRI 711.

(catatan: bentuk tawaran kepada pelaku usaha  pukat ikan WPP NRI 718 untuk merelokasi armadanya ke  WPP NRI 711)

       11)  Menaikan tarif Pungutan Hasil Perikanan dari 2,5% menjadi 5% khusus untuk kapal pukat ikan di WPP NRI 718.

(catatan: dampak kenaikan tarif PHP bagi kapal pukat ikan di WPP NRI 718 setidaknya secara perlahan dapat mengurangi fishing effort)

Berdasarkan pra anggapan dan fakta yang mempengaruhi degradasi sumberdaya ikan dan udang  di WPP NRI 718 disebabkan oleh  :

(1).   Penerbitan SIPI Kapal Perikanan Propinsi dan Kabupaten tidak terkendali ( Over Capacity ).

(2).   Kegiatan Penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab / IUU Fishing.

(3).   Over exploited oleh kapal-kapal pukat ikan Eks asing

E.  Simpulan

Kebijakan penutupan musim dan pengurangan jumlah hari operasi merupakan suatu hal yang baru sehingga dalam penerapannya akan menimbulkan resistensi dari para pelaku usaha. Namun suatu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebenarnya benefit pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP NRI 718 untuk siapa?

Negara harus mampu menegakkan kedaulatannya untuk menanggulangi kegiatan IUU fishing di WPP NRI 718 yang mengarah pada dominasi penguasaan sumberdaya ikan oleh suatu negara dengan berbagai cara. Benefit dari keberadaan kapal pukat ikan eks asing (China,dll) harus dievaluasi.

F.  Saran 

Untuk melakukan langkah-langkah pengelolaan tersebut di atas perlu cara-cara cerdas, penuh kesungguhan, dan keberanian. Kalau tidak demikian tidak akan terjadi perubahan apapun bahkan hanya akan menjadi beban permasalahan bagi generasi berikutnya.